Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung pembentukan pemerintahan daerah khusus. Pertemuan yang melibatkan Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah kabupaten/kota tersebut membahas kesiapan IKN menuju Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sinkronisasi kewenangan pemerintahan, serta isu strategis tata ruang dan pertanahan.
Selain itu, pertemuan juga membahas mitigasi potensi konflik agraria, penyelesaian pengadaan tanah, serta pentingnya sinergi antarinstansi guna mendukung pembangunan dan fungsionalisasi IKN dengan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.
Usai mengikuti kunjungan kerja tersebut, Sesditjen PPTR melanjutkan agenda koordinasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, (18/6/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Ditjen PPTR dan jajaran Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pengendalian dan penertiban tanah dan ruang serta penanganan berbagai isu strategis pertanahan di Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pembangunan IKN.
Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id
