Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR menggelar rapat koordinasi percepatan integrasi rencana tata ruang terhadap Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang pada Rabu, (15/4/2026). Rapat dipimpin oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah dan Alih Fungsi Lahan, Andi Renald.
Dalam arahannya, Andi menegaskan bahwa penetapan LP2B minimal 87 persen dari LBS merupakan kebijakan strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan, yang perlu diimplementasikan secara selaras dengan kebutuhan investasi dan pembangunan daerah melalui integrasi data dan perencanaan tata ruang yang komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan rencana pembangunan fasilitas publik berupa Sekolah Rakyat dan Puskesmas. Namun, rencana tersebut menghadapi kendala karena sebagian lokasi berada di kawasan LBS yang berpotensi tidak dapat dialihfungsikan jika target LP2B telah diterapkan.
Berdasarkan hasil pembahasan, capaian LP2B Sumedang saat ini sekitar 85,85 persen dari total LBS, sehingga masih terdapat kekurangan untuk memenuhi target nasional. Selain itu, revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang masih dalam proses dan menjadi faktor penting dalam mendukung integrasi kebijakan tersebut.
Rapat juga menekankan pentingnya sinkronisasi data spasial dan nonspasial secara menyeluruh guna memastikan akurasi penetapan LP2B. Pemerintah daerah diharapkan segera melengkapi data pendukung, termasuk mempertimbangkan lahan yang telah memiliki izin, hak guna bangunan, maupun yang sudah terbangun.
Sebagai tindak lanjut, disepakati pembentukan tim bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mempercepat proses integrasi, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.
Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id
