![[BREAKING NEWS: BUTARU EDISI II 2026 TELAH RILIS! 📢]](https://banpreslokalnews.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-14-at-09.39.05-768x962.jpeg)
🍀🌿 MENJAGA BERANDA TERDEPAN NKRI: TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN KEDAULATAN WILAYAH 3T 🍀🌿 Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan…
Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta jajaran mengikuti rapat bersama jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka membahas tindak lanjut dari terbentuknya Badan Reforma Agraria Nasional
Senin (12/10/2026). Pembahasan tersebut merupakan penyelarasan peran pemerintah dalam pelaksanaan Reforma Agraria pasca terbentuknya Badan Reforma Agraria Nasional sehingga perlu…
Halo #SobATRBPN! Jangkauan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari terus diperluas ke berbagai kabupaten dan kota sebagai wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang responsif dan efisien.
Saat ini, program tersebut telah memasuki Fase Pilot Project 3, sekaligus memperbanyak deretan Kantor Pertanahan yang siap menjalankan layanan terintegrasi…
Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah
Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap…
Manfaatkan PTSL untuk Urus Sertipikat, Masyarakat
Proses DipermudahBangka Tengah – Kemudahan pengurusan sertipikat tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirasakan langsung masyarakat, salah satunya…
Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti
Bagi Aldi, pekerja swasta di Kota Padang, mengurus urusan pertanahan perlu disiasati agar tidak mengganggu jam kerja. Sebagai pemohon yang…
Pengukuran Terjadwal Jadi Cara Kementerian ATR/BPN Benahi Alur Kerja Petugas Ukur dan Edukasi Masyarakat
Layanan Pengukuran Terjadwal kini telah diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di penjuru Indonesia. Layanan tersebut menerapkan tujuh hari…
Pemerintah Bahas Kelembagaan BRAN, Perjelas Peran dan Pembagian Kewenangan dalam Reforma Agraria
Pemerintah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma…
Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan muatan persetujuan substansi untuk 2 (dua) Rencana Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Rencana Tata Ruang yang dibahas meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Timur dan RTRW Kabupaten Rote Ndao. Baca…
Direktorat Jenderal Penataan Agraria membahas penyesuaian struktur organisasi setelah disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria dan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN)
Rapat ini bertujuan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, memperkuat pelaksanaan program, serta memastikan kebijakan Reforma Agraria dapat dijalankan secara…