SobatPPTR,

Kementerian ATR/BPN menggelar apresiasi pengelolaan cashless dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Ruang Rapat Prona Lantai 7 pada Rabu, (29/4/2026), yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari; perwakilan satuan kerja penerima penghargaan; serta para Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Pusat, Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan yang mengikuti secara luring dan daring. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital di lingkungan ATR/BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Ditjen PPTR meraih penghargaan peringkat pertama sebagai satuan kerja dengan persentase transaksi QLola terbanyak. Capaian ini mencerminkan komitmen Ditjen PPTR dalam mendukung implementasi sistem pembayaran non tunai sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara.

Melalui penerapan cash management system (CMS), pengelolaan keuangan diarahkan untuk memitigasi potensi resiko pembayaran secara non tunai, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat sinergi dengan mitra perbankan. Apresiasi yang diberikan juga didasarkan pada capaian kinerja terbaik dari satuan kerja dalam mendukung pengelolaan PNBP yang lebih efektif.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran non tunai merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik, terutama dalam upaya mencapai target PNBP tahun 2026. Pemanfaatan CMS dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara, khususnya pada layanan pertanahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan ATR/BPN juga menunjukkan tren positif, seiring dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Optimalisasi PNBP turut diperkuat melalui penyusunan regulasi yang terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id