Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindih penguasaan, ketidakpastian hukum, hingga terhambatnya pemanfaatan tanah secara optimal bagi masyarakat

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep, kebijakan, dan mekanisme penertiban penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta kepastian…

FGD Bersama Komisi II DPR RI, Wamen Ossy: RUU Administrasi Pertanahan untuk Wujudkan Sistem Pertanahan yang Lebih Baik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi…

Perlindungan Warisan Masyarakat Adat Kabupaten Buton Diperkuat melalui Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Kabupaten Buton memiliki sejarah panjang sebagai wilayah dengan masyarakat hukum adat yang masih lestari. Untuk menjaga kelestarian masyarakat hukum adat…

Seleksi Penerimaan Taruna Baru Politeknik Agraria STPN, Jaring SDM Unggul Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yaitu Politeknik Agraria STPN, menyelenggarakan Seleksi Penerimaan…