Perencanaan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 membutuhkan keselarasan yang kuat antara sasaran strategis, Indikator Kinerja…
Ditjen PTPP Fasilitasi Diskusi Ekspose Hasil Sinkronisasi Data Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Provinsi Aceh
Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan. Hadir pula dalam…
Jajaran Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) mengikuti rangkaian Pemetaan Talenta dan Pengisian Kelompok Rencana Suksesi (KRS) Jabatan Administrator Tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul terbitnya surat pemanggilan resmi dari Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN
Pertemuan ini berfokus pada dua agenda utama, yakni penginventarisasian secara komprehensif terhadap seluruh BMN yang berada di lingkungan unit Eselon…
Guna memastikan program kerja pertanahan memberikan dampak nyata dan manfaat optimal bagi masyarakat, Ditjen PTPP menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Konsep dan Sinkronisasi Data Bahan Paparan Tim Evaluator Satuan Kerja Daerah untuk Evaluasi Kinerja, Program, dan Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Melalui penyelarasan data dan evaluasi yang terukur ini, diharapkan pelaksanaan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan…
Ditjen PTPP Menerima Kunjungan Asesor SDM Aparatur Pusat Penilaian Kompetensi dalam Rangka Penyusunan Instrumen Kompetensi Teknis bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri. Turut hadir dalam…
Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindih penguasaan, ketidakpastian hukum, hingga terhambatnya pemanfaatan tanah secara optimal bagi masyarakat
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep, kebijakan, dan mekanisme penertiban penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta kepastian…
Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan…
Kementerian ATR/BPN Hadirkan Pengukuran Terjadwal, Beri Kepastian Waktu Layanan untuk Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal…
RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan…
FGD Bersama Komisi II DPR RI, Wamen Ossy: RUU Administrasi Pertanahan untuk Wujudkan Sistem Pertanahan yang Lebih Baik
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi…