Dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kompetensi pegawai di bidang hukum administrasi pemerintahan, seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengikuti Webinar Nasional BPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Episode 221 yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (26/5).
Webinar mengangkat tema “Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Mengenai Kerugian Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perlindungan Hukum bagi ASN Kementerian ATR/BPN.” Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN dari berbagai satuan kerja di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami perkembangan regulasi dan putusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Webinar menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Panitera Konstitusi Ahli Madya Mahkamah Konstitusi RI Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., akademisi dan pakar hukum keuangan negara Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M., serta Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Perundang-undangan Rudy Alfonso, S.H., M.H. Sementara itu, keynote speech disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Dalu Darmawan, S.T., M.Si.
Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, khususnya terkait konsep kerugian negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta aspek perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi seperti ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.
“Dengan memahami ketentuan hukum yang berlaku, pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugas pelayanan pertanahan secara lebih akuntabel, cermat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Melalui webinar ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berharap seluruh pegawai dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat budaya kerja yang berlandaskan profesionalisme, integritas, dan kepastian hukum.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
“Melayani, Profesional, dan Terpercaya”
